Bantuan Majelis Taklim Rp25 Juta 2027, Pemkab Kukar Siapkan Aturan Penyaluran

Arus-mahakam.id, Kutai Kartanegara - Realisasi bantuan Rp25 juta bagi setiap majelis taklim di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada 2027 masih menunggu penyelesaian regulasi. 

 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar kini mematangkan peraturan bupati (Perbup) yang akan menjadi dasar pemberian bantuan, termasuk mengatur bentuk dukungan dan tata cara penyalurannya.

 

Program ini merupakan bagian dari 11 Program Dedikasi Rakyat dalam agenda Kukar Idaman Terbaik yang diusung Bupati Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Rendi Solihin. Persiapan regulasi menjadi perhatian agar bantuan yang direncanakan dapat direalisasikan secara tertib dan tepat sasaran.

 

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten Kukar, Fathul Alamin, mengatakan besaran bantuan telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, pelaksanaannya membutuhkan aturan teknis yang saat ini masih dalam proses penyusunan.

 

“Perencanaan bantuan ini sudah tercantum dalam RPJMD dengan besaran Rp25 juta untuk setiap majelis taklim. Untuk pelaksanaannya, kami masih menyiapkan aturan yang mengatur mekanisme pemberian bantuan tersebut,” kata Fathul, Senin (2/11/2026).

 

Salah satu hal yang sedang dibahas ialah bentuk dukungan yang nantinya diberikan kepada penerima. Pemerintah mengkaji beberapa kemungkinan, seperti bantuan biaya operasional kegiatan, pemberian barang, hibah maupun bentuk fasilitasi lainnya yang sesuai ketentuan.

 

Penentuan skema tersebut penting karena setiap bentuk bantuan memiliki ketentuan administrasi dan pertanggungjawaban berbeda. Melalui Perbup, pemerintah ingin memastikan pelaksanaan program memiliki pedoman yang jelas bagi pihak pemberi maupun penerima.

 

Fathul menegaskan, pemerintah belum menetapkan satu skema penyaluran karena pembahasannya masih berlangsung. Keputusan akhir akan mengikuti ketentuan yang dituangkan dalam regulasi pelaksanaan.

 

“Masih ada beberapa alternatif yang kami kaji, apakah nantinya berupa operasional kegiatan, barang, hibah atau bentuk fasilitasi lainnya. Semuanya harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

 

Selain penyusunan regulasi, Bagian Kesra Kukar juga berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk mendata majelis taklim yang berpotensi menjadi penerima. Pendataan tersebut sekaligus menjadi dasar mengetahui jumlah lembaga yang akan difasilitasi dan menghitung kebutuhan anggaran secara keseluruhan.

 

Hingga saat ini, jumlah penerima belum dipastikan sehingga total anggaran program juga masih menunggu hasil pendataan. Pembentukan badan koordinasi majelis taklim masjid di 20 kecamatan bersama Dewan Masjid Indonesia turut menjadi bagian dari persiapan pemerintah.

 

Pemkab Kukar menargetkan bantuan tersebut mulai direalisasikan pada 2027 setelah tahapan persiapan diselesaikan. Fathul berharap program ini dapat memberikan dukungan nyata bagi majelis taklim dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan pembinaan masyarakat secara berkelanjutan. (Adv)